UAD Tuan Rumah FGD-FRI 2017
Sebuah kebanggaan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta oleh Forum Rektor Indonesia (FRI). Diskusi yang diselenggarakan di Islamic Center UAD kampus 4, Jumat (25/8/2017) ini dihadiri oleh para rektor dan beberapa perwakilan dari perguruan tinggi Indonesia.
Tema yang diangkat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Ekonomi Pancasila adalah terkait “Memperkuat Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Affirmative Action Mengatasi Ketimpangan Ekonomi-Sosial”.
Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Aviliani, Dr. Akhmad Akbar Susamto, Dr. Enny Sri Hartati, perwakilan dari PUSTEK UGM-ESH, Dr. Fuad Bawazier, dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Forum rektor menyatukan sekitar 4.400-an perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia. FRI menjadi kekuatan tersendiri yang ke depannya diharapkan turut andil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia.
“Diharapkan FRI dapat memberi solusi dan masukan konstruktif terhadap permasalahan seperti kemiskinan dan permasalahan lain yang ada di masyarakat,” papar Dr. Kasiyarno, M.Hum.
Ia menambahkan, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus menjadi agen perubahan. FRI sebagai salah satu organ masyarakat bangsa, mempunyai peran penting dan strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Terkait dengan perkuliahan, Rektor UAD ini memandang nilai-nilai ekonomi Pancasila bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
“Adanya mata kuliah ini akan menjadikan mahasiswa tahu persis Pancasila bukan sekadar dasar negara, tapi dapat diaplikasikan dalam perekonomian.”
Ketua Dewan Pertimbangan Rektor Indonesia 2017, Prof. Dr Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., mengungkapkan, FRI harus mempunyai kontribusi terhadap pemerintah. Tema-tema yang diangkat dalam Forum Group Disucussion (FGD) FRI difokuskan terkait isu-isu dan kebijakan pemerintah. Hasil dari FGD ini berupa masukan dengan ide-ide yang dapat membantu menyelesaikan problem di masyarakat.
“Mewakili PTS dan PTN, kami ingin berkontribusi terhadap pemerintah dan negara,” tukasnya.
Menyikapi ekonomi Pancasila, ia menginginkan masyarakat Indonesia menjadi subjek perekonomian, yang menjadi pusat bukan lagi pasar, tetapi masyarakat itu sendiri. Rakyat harus diselamatkan, jangan sampai dipinggirkan. Sebab, ekonomi Pancasila berdasar pada ekonomi yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. (ard)
