Pusaran Korupsi Sektor Kesehatan

 

Oleh : Ahmad Ahid Mudayana

Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Pembangunan kesehatan masyarakat saat ini menjadi salah satu prioritas penting dalam program pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggaran di Kementerian Kesehatan yang termasuk dalam jajaran 5 besar kementerian/lembaga yang mendapat jatah APBN terbesar. Program-program dalam meningkatkan derajat sehat masyarakat pun saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, akan tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga yang lain terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dibidang kesehatan. Besarnya anggaran yang dimiliki oleh Kemeterian Kesehatan menjadikan adanya peluang untuk disalahgunakan serta diselewengkan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Kesehatan sendiri atau dari lembaga lain.  Peluang korupsi semakin besar apabila kita melihat program-program kesehatan saat ini memiliki pos anggaran yang cukup besar seperti program pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, program penanggulang dan pencegahan penyakit dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi disektor kesehatan juga melibatkan oknum pejabat pemerintah pusat dan daerah. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian kesehatan saat dipimpin oleh Siti Fadilah Supari. Kasus ini masih ditangani oleh KPK dan belum ada perkembangannya sampai sekarang. Tertangkapnya Wawan oleh KPK yang merupakan adik dari gubernur Banten juga terkait korupsi alat kesehatan. Dan Gubernur Banten Ratu Atut Chasiyah yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan korupsi diantaranya korupsi pengadaan alat kesehatan.

Dari kasus diatas sudah jelas terbukti bahwa sektor kesehatan telah masuk dalam pusaran korupsi. Masuknya sektor kesehatan dalam pusaran korupsi dapat menghambat pemerintah dalam upayanya memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum jika mutu pelayanan kesehatan di Indonesia belum begitu baik. Hal ini akan menambah berat tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu. Di sisi lain, juga berdampak pada semakin sulitnya mencapai derajat sehat masyarakat yang optimal. Akibat dari maraknya kasus korupsi disektor kesehatan. Sehingga banyak program yang tidak berjalan secara optimal.

Agar kasus korupsi disektor kesehatan tidak meluas maka perlu dibuat sistem pengawasan program. Sistem pengawasan ini harus mampu menjalankan peran-peran manajemen dengan baik. Peran yang baik akan menghasilkan program yang efektif dan efisien. Selain sistem pengawasan juga diperlukan evaluasi pelaksanaan program. Selama ini setiap program yang dibuat oelh pemerintah sangat jarang dilakukan evaluasi. Kalaupun ada itu sangat sederhana dan terkesan hanya sebatas formalitas. Padahal adanya evaluasi sangat penting untuk menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien. Maka, peluang untuk melakukan korupsi akan semakin sempit karena ketatnya pengawasan serta adanya evaluasi.

Bagaimanapun juga sektor kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu indikator bangsa yang maju dilihat dari kesehatan masyarakatnya. Sudah seharusnya budaya korupsi disemua sektor termasuk sektor kesehatan harus diberantas. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi serta mengevaluasi setiap program disektor kesehatan. Supaya tujuan menuju Indonesia sehat cepat tercapai.